TAHUN 2016

TAHUN 2016

PENGADAAN MOBILER PUSTU SALOKARAJA 1 PAKET

LANJUTAN PEMBANGUNAN POSYANDU SANTUNAN 

REHAB PAGAR KANTOR DESA

 

PEMBANGUNAN PAGAR DAN PAVING BLOK SANGGAR KEGIATAN

  PENGERASAN JALAN 2 KM

PEMBUATAN TALUD 600 METER UNTUK DUSUN JAMBU DAN SALOKARAJA 

PENGERUKAN CEKDAM TAHAP I

PEMBUATAN TEPPO LEBANG SALU DENGENG DAN SANTUNAN

SUMUR BOR UNTUK AIR BERSIH 6 UNIT 

Read More

Tahun 2015

PROYEK DESA TAHUN ANGGARAN 2015-TAHUN 2017

TAHUN 2015

Pembuatan Sumur Bor (Sarana Air Bersih) 2 Paket

SUMUR BOR DUSUN JAMBU

SUMUR BOR DUSUN SANTU

Lanjutan Pembuatan Plafon dan Instalasi Listrik Sanggar Kegiatan 

 

Pengadaan Mesin Pompa Untuk Pengairan Sawah/KLP Tani Salubiru

Pembangunan Posyandu Dusun Santunan

Read More

KELEMBAGAAN

KELEMBAGAAN

1.        BPD

Badan Permusyaratan Desa (BPD) merupakan suatu lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota Badan Permusyartan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyaratan Desa ( BPD) terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemukaagama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembaliuntuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Peresmian anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Pimpinan BPD yang terdri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan Badan Permusyaratan Desa (BPD), dipilih dari dan olehanggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) secara langsung dalam rapat Badan Permusyaratan Desa (BPD) yang diadakan secara khusus, Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyaratan Desa (BPD) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Badan Permusyaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Adapun susunan pengurus BPD Desa Pattondonsalu sebagai berikut :

Ketua BPD         : M.AMIN, S.Pd.

Wakil Ketua      : SALEH BULLA

Sekretaris         : HARYANTO HALAL

Anggota            :   -   RASNA.S.Pd.

-       ABD. MUIN. R

-       AMIRUDDIN LANNI

-       HARIS

-       SULEMAN

-       RAHMAWATI

2.        LKMD

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pengurus LKMD umumnya tokoh masyarakat setempat. Fungsi LKMD adalah membantu pemerintah desa dalam merencanakan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa. Selain itu, LKMD memberikan masukan kepada BPD dalam proses perencanaan pembangunan desa.

3.        PKK

Pada pemerintahan desa terdapat organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Anggota PKK terdiri atas ibu-ibu rumah tangga. PKK bertujuan memberdayakan keluarga, meningkatkan kesejahteraan, dan kemandirian keluarga.

Di Desa Pattondonsalu sudah memiliki 1 (satu ) buah Sanggar Kegiatan PKK permanen dan cukup luas.

4.        Kelompok Tani

Salah satu kelembagaan masyarakat di Desa Pattondonsalu yang sangat dekat dengan masyarakat yakni Kelompok Tani. Jumlah kelompok tani sebanyak 25 kelompok yang tersebar di 4 (empat) dusun. Peran kelompok tani dalam hal membahas permasalahan petani di desa menjadi sangat penting, selain itu wadah ini juga menjadi penyambung aspirasi masyarakat dengan pemerintah baik di desa maupun di kabupaten.

Efektifitas peran lembaga ini akan semakin baik apabila didukung fasilitas tempat pertemuan dalam rangka membicarakan berbagai hal yang terkait dengan pekerjaan masyarakat di Desa Pattondonsalu  Fasilitas yang dimaksudkan itu adalah sanggar tani, ini akan berfungsi sebagai tempat bertemu serta melakukan kegiatan-kegiatan adat isitiadat yang ada kaitannya dengan bidang pertanian, misalnya upacara/syukuran sebelum turun sawah dan setelah panen.

Read More

Ketenagakerjaan

KETENAGA KERJAAN

Pertumbuhan penduduk yang tidak stabil setiap tahun, di satu sisi menjadi beban pembangunan  karena ruang gerak untuk produktivitas masyarakat makin rendah, apalagi jika tidak diikuti peningkatan pendidikan yang dapat menciptakan lapangan kerja. Memang tidak selamanya pertambahan penduduk membawa dampak negatif, malahan menjadi positif jika dapat diberdayakan secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ketenagakerjaan yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan secara komprehensif adalah terjadinya peningkatan angka usia kerja setiap tahunnya.

Pertumbuhan angkatan kerja yang memasuki dunia kerja di mana dari angkatan kerja yang mencari kerja tersebut tidak dapat terserap pada lapangan kerja yang tersedia khususnya dalam konteks hubungan kerja (bekerja di sektor pemerintah atau di sektor swasta/perusahaan), karena memang daya serap dari sektor-sektor tersebut sangat terbatas, sehingga sebagai “katup pengaman” harus dapat dikembangkan sebagai potensi atau peluang bekerja terbuka luas melalui kerja mandiri/wirausaha (sektor ekonomi non formal).

Tabel : Mata Pencaharian

NO.	PEKERJAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.	Belum/Tidak Bekerja URT Pelajar/Mahasiswa Pensiunan PNS TNI POLRI PERDAGANGAN PETANI/PEKEBUN PETERNAK NELAYAN/PERIKANAN KARYAWAN SWASTA KARYAWAN BUMN KARYAWAN HONORER BURUH HARIAN LEPAS BURUH TANI/PERKEBUNAN BURUH PETERNAKAN TUKANG BATU TUKANG JAHIT DOKTER BIDAN PERAWAT SOPIR PERANGKAT DESA GURU LAINNYA	693 469 550 14 53 8 7 2 328 7 3 20 1 14 6 2 3 2 4 1 3 10 7 8 13 65

Read More